Mukomuko – Warga Desa Lalang Luas, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, menuntut transparansi terkait pengelolaan dan hasil dari kebun sawit desa yang menjadi fokus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Warga mempertanyakan kejelasan mengenai hasil kebun sawit tersebut, termasuk bagaimana dana tersebut dikelola dan dialokasikan, menuntut adanya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa.
Kebun Sawit Dikelola Kades Selama Tiga Tahun: Hasilnya Kemana, Warga Tidak Tahu
Menurut informasi dari sumber terpercaya, kebun sawit milik desa tersebut telah dikelola selama tiga tahun terakhir oleh Kepala Desa (Kades) Lalang Luas, Aman Zikri. Warga mempertanyakan kejelasan mengenai hasil kebun sawit tersebut, termasuk bagaimana dana tersebut dikelola dan dialokasikan, menunjukkan bahwa pengelolaan yang tidak transparan menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat.
Pengelolaan Tertutup, Tanpa Transparansi: Memicu Kegeraman Warga
Kegeraman warga Desa Lalang Luas semakin memuncak karena selama ini pengelolaan kebun desa dilakukan secara tertutup oleh Kades, tanpa adanya transparansi mengenai hasil panen dan penggunaan dana yang diperoleh. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, yang merasa berhak mengetahui informasi terkait pengelolaan aset desa. “Kami sebagai warga berhak tahu kemana saja dana dari hasil kebun sawit ini digunakan. Ini uang negara, tujuannya untuk kesejahteraan kami semua,” ujar salah seorang warga Desa Lalang Luas yang enggan disebutkan namanya, menunjukkan aspirasi dan tuntutan akan adanya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
Warga Tuntut Penjelasan Transparan dan Akuntabel: Mencegah Penyalahgunaan Anggaran
Warga berharap agar Kades Lalang Luas segera memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel mengenai pengelolaan kebun sawit desa, termasuk rincian pendapatan, pengeluaran, dan program-program yang telah dilaksanakan menggunakan dana tersebut. Transparansi dalam pengelolaan dana desa merupakan kunci utama dalam menciptakan kepercayaan masyarakat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, menunjukkan bahwa transparansi merupakan kunci utama dalam menciptakan pemerintahan desa yang baik dan dipercaya oleh masyarakat.
Pemda Diminta Audit Pengelolaan Dana BUMDes: Pastikan untuk Kepentingan Masyarakat
Pemerintah daerah juga diharapkan dapat turun tangan untuk melakukan audit terhadap pengelolaan dana BUMDes di Desa Lalang Luas, guna memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa juga sangat penting, agar setiap potensi penyimpangan dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti, menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan masyarakat. (Tim/Red)
