Kayuagung – Ironi menggelayuti persiapan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Semangat merayakan pers sebagai pilar demokrasi terbentur tembok anggaran yang minim, bahkan jauh lebih kecil dibandingkan proyek-proyek yang dinilai kurang bermanfaat bagi masyarakat. Rapat antara insan pers dan Dinas Kominfo OKI, Kamis (29/1/2026), mengungkap jurang ketimpangan yang menganga lebar.
Di tengah keterbatasan dana, Pemkab OKI berencana memperingati HPN. Namun, anggaran yang dialokasikan hanya Rp15 juta! Angka ini mengundang tanda tanya besar, mengingat perhelatan HPN seharusnya menjadi momentum penting untuk mengapresiasi peran pers dalam pembangunan daerah.
Anggaran HPN Recehan, Proyek Lain Mengalir Deras?
Para insan pers tak dapat menyembunyikan kekecewaan. Mereka membandingkan anggaran HPN yang “recehan” dengan anggaran untuk kegiatan lain yang dinilai kurang prioritas. Kegiatan KONI dan Karang Taruna, misalnya, mendapat dana hibah hingga ratusan juta rupiah. Pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pun mampu menggalang dana puluhan juta.
Ironi Rehab Lapangan Tenis: Lebih Penting dari Kualitas Informasi Publik?
Yang lebih mencolok adalah alokasi anggaran untuk proyek-proyek yang dinilai kurang menyentuh kepentingan publik secara langsung. Rehab Rumah Dinas Bupati yang dianggarkan tiap tahun, rehab Rumah Dinas Wakil Bupati yang masih layak huni, serta yang paling ironis: rehab Lapangan Tenis dengan anggaran tak kurang dari setengah miliar rupiah!
Pertanyaan pun menggelayut: Apakah rehab Lapangan Tenis lebih penting dari memastikan kualitas informasi publik yang sampai ke masyarakat? Apakah proyek-proyek yang hanya dinikmati segelintir orang lebih prioritas dari dukungan terhadap media yang berperan mengawasi jalannya pemerintahan?
Ketimpangan ini memicu kegelisahan di kalangan insan pers. Mereka khawatir, minimnya anggaran akan berdampak pada kualitas pemberitaan, kemampuan media lokal untuk bertahan, dan akhirnya, pada hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang.
Anggaran Publikasi Turun Drastis: Jaminan Kontrol Sosial Terancam!
Tak hanya anggaran HPN yang memprihatinkan, anggaran publikasi media pun mengalami penurunan drastis. Dari Rp1 miliar, bahkan pernah mencapai Rp3 miliar, kini hanya tersisa Rp300 juta. Penurunan ini mengancam keberlangsungan media lokal dan efektivitas fungsi kontrol sosial.
Pemda Diharapkan Lebih Bijak: Investasi pada Media adalah Investasi pada Demokrasi!
Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen Pemda OKI terhadap kebebasan pers dan kualitas demokrasi. Pemda diharapkan lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran, menempatkan investasi pada media sebagai prioritas, bukan sekadar pelengkap. (Tim/Red)
Referensi:
