MESUJI – Jajaran Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Mesuji melaksanakan kegiatan sambang serta bimbingan hukum (Binluh) terkait tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Satuan Pengamanan (Satpam).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Satuan (Kasat) Binmas Polres Mesuji AKP Poniran S.H dan giat dilaksanakan di PT. PAL, Lambang Jaya dan SPM serta lingkungan kerja mitra pengamanan, Rabu (08/04/26)
Dalam pelaksanaannya, personel memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan tugas Satpam agar selalu profesional, patuh pada aturan hukum, serta mampu menjadi mitra Polri yang andal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Selain pembinaan rutin, pihak kepolisian juga menyampaikan imbauan keamanan yang penting dan mendesak kepada seluruh peserta yang hadir.
Kasat Binmas Polres Mesuji AKP Poniran S.H mewakili Kapolres Mesuji AKBP Dr. Muhammad Firdaus S.Ik, M.H menekankan agar para Satpam menyampaikan pesan keamanan tersebut kepada keluarga, tetangga, serta handai taulan yang memiliki atau mengelola kendaraan angkutan berat, khususnya truk dan bus. Pihak kepolisian mengimbau agar tidak meminjamkan atau menyewakan kendaraan tersebut kepada kelompok atau massa yang berencana melakukan Unjuk Rasa (Unras).
“Kami mengimbau agar masyarakat tidak meminjamkan atau menyewakan kendaraan truk maupun bus untuk keperluan unjuk rasa. Hal ini dikhawatirkan jika terjadi gesekan atau bentrokan, kendaraan tersebut dapat menjadi sasaran kerusakan, bahkan berisiko dibakar oleh massa yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya
Lebih lanjut dijelaskan, penggunaan kendaraan besar dalam aksi unjuk rasa selain berpotensi merugikan pemilik secara materi juga dapat menghambat arus lalu lintas serta memperbesar risiko terjadinya kerusuhan atau kekacauan yang sulit dikendalikan. Pihak kepolisian berharap masyarakat dapat lebih waspada dan bijak dalam mengambil keputusan demi keamanan aset pribadi serta ketertiban umum. Ungkap AKP Poniran
“Melalui kegiatan ini, Polres Mesuji berkomitmen terus melakukan pendekatan persuasif dan pembinaan kepada masyarakat agar setiap kegiatan atau aspirasi dapat disalurkan dengan cara yang beradab, sesuai koridor hukum, dan tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak lain.” Harapnya.