Jakarta – Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) menyayangkan pernyataan sejumlah tokoh nasional di media sosial yang dinilai kurang santun dalam mengkritik Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Opini negatif yang menyerang Kapolri dengan narasi dan bahasa yang kurang beradab justru menuai keprihatinan dari masyarakat.
Kordinator LAKSI, Azmi Hidzaqi, dalam siaran persnya menyatakan bahwa ujaran kebencian dan hujatan di media sosial terhadap Kapolri dan institusi Polri dianggap sudah mengancam kesehatan mental dan persatuan bangsa.
“Perbedaan pendapat dan dukungan publik adalah hal lumrah, yang tidak perlu lagi dipertentangkan, dan dipermasalahkan, apalagi sampai saling menghujat,” ujar Azmi. “Oleh karena itu, kami meminta agar para tokoh nasional dapat memberikan contoh yang baik dalam menyampaikan masukan dan kritik terhadap Kapolri, stop melakukan penggiringan opini yang menyesatkan publik.”
Azmi menilai, selama ini pandangan para tokoh elit di media sosial terkait Polri kurang berkualitas serta tidak memberikan pendidikan politik yang sehat bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya tata krama dan kesantunan dalam menyampaikan pendapat.
“Statemen para tokoh elit yang santun akan melahirkan ide gagasan yang sejuk dan konstruktif, sebab narasi-narasi positif seperti inilah yang kemudian melahirkan perbaikan,” tegasnya.
LAKSI mengajak seluruh masyarakat untuk menghentikan narasi saling menghujat terkait perbedaan pandangan, guna menjaga kondusifitas dan kedamaian di ruang publik maupun di media sosial. Azmi menyoroti bahwa Polri saat ini sedang fokus pada perbaikan pelayanan dan kinerja, yang terbukti dengan upaya peningkatan profesionalisme, pendekatan humanis, dan respons cepat terhadap keluhan warga.
Azmi juga menyinggung hasil survei Litbang Kompas akhir tahun 2023 yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri terus meningkat, dengan persentase kepuasan mencapai 78,2%, menempatkan Polri dalam tiga besar lembaga negara yang paling dipercaya. Komitmen perbaikan internal Polri untuk menindak tegas anggota yang melanggar aturan, termasuk praktik pungli, juga menjadi poin penting dalam upaya mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan publik.
“Kritik yang membangun terhadap Polri dari masyarakat sangat penting untuk terus mendorong transparansi dan perbaikan kinerja Polri, terutama dalam kasus-kasus yang menonjol,” pungkas Azmi. (rls/Red)
