Mukomuko – Proyek rehabilitasi irigasi Bendungan Air Manjuto yang baru saja dikerjakan pada tahun 2025, kini menuai sorotan tajam. Proyek yang didanai APBN melalui BWS Sumatera VII Mukomuko ini dilaporkan telah mengalami kerusakan di beberapa titik, memicu kekecewaan di kalangan petani yang menggantungkan hidupnya pada irigasi tersebut, menuntut adanya investigasi mendalam dan pertanggungjawaban dari pihak terkait.
Irigasi Baru Dibangun Sudah Retak: Air Merembes, Ancam Produktivitas Pertanian
Seorang petani dari Kecamatan XIV Koto mengungkapkan bahwa proyek irigasi yang berlokasi di Desa Lubuk Sanai III, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, sudah menunjukkan keretakan di beberapa bagian. “Irigasi yang baru dibangun tersebut banyak mengalami keretakan dan air merembes di benton,” ujarnya, menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan proyek tersebut sangat buruk dan tidak sesuai dengan harapan. Kondisi ini tentu mengancam fungsi irigasi dan berpotensi merugikan petani.
Proyek Asal Jadi, Orientasi Keuntungan Semata: Anggota PPWI Bengkulu Angkat Bicara
Anggota PPWI Bengkulu, Jandri, turut menyuarakan keprihatinannya. Ia menyayangkan kualitas pekerjaan proyek tersebut yang terkesan asal jadi dan hanya berorientasi pada keuntungan semata, menunjukkan bahwa proyek tersebut tidak dikerjakan dengan profesional dan hanya mengejar keuntungan semata.
Desak Investigasi Mendalam: Transparansi dan Akuntabilitas Kunci Utama
Masyarakat mendesak pihak terkait, khususnya BWS Sumatera VII Mukomuko, untuk segera melakukan investigasi mendalam terhadap proyek ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara sangat penting untuk memastikan proyek-proyek pembangunan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan dan memastikan bahwa proyek pembangunan memberikan manfaat yang optimal. Jangan sampai proyek rehabilitasi irigasi yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian justru menjadi proyek mangkrak yang merugikan banyak pihak, menunjukkan bahwa proyek ini berpotensi menjadi proyek mangkrak yang merugikan masyarakat dan APBN. (PPWI Mukomuko/Red)
