Jakarta– Pakar politik nasional sekaligus mantan Senator DPD RI dua periode 2014-2024 asal Aceh, Dr. Fachrul Razi, M.I.P., mengingatkan pemerintah pusat agar tidak mengulangi kesalahan Orde Baru dalam mengelola sumber daya alam Aceh.
Peringatan itu disampaikan dalam kanal YouTube Zulfan Lindan Unpacking Indonesia yang diunggah Sabtu (5/7/2026)..
Fachrul Razi menyoroti rencana eksploitasi Blok Andaman dengan skema offshore. Pipa gas direncanakan ditarik langsung ke Pulau Jawa tanpa singgah di daratan Aceh.
“Kalau kebijakan itu offshore dan pipanya ditarik langsung ke Pulau Jawa, itu membuktikan bahwa negara ini enggak butuh Aceh. Dia hanya butuh minyak dan gas Aceh, tapi enggak butuh rakyat Aceh,” tegasnya.
Ia membeberkan data historis kontribusi Aceh. Sejak 1974 hingga 2014, dari ladang gas PT Arun, Aceh menyumbang lebih dari Rp5.000 triliun untuk negara. Namun melalui Dana Otonomi Khusus selama 20 tahun, Aceh hanya menerima sekitar Rp98 triliun.
“Modal pembangunan Orde Baru, jalan tol, dan infrastruktur di Jakarta akumulasinya berasal dari migas Aceh. Namun apa yang didapat Aceh hari ini? Kemiskinan dan pengangguran. Ketimpangan inilah yang memicu konflik bersenjata selama 30 tahun sejak 1976,” jelasnya.
Blok Andaman yang dioperasikan Mubadala Energy diperkirakan memiliki cadangan 11 triliun kaki kubik gas dan potensi 4,9 miliar barel setara minyak. Nilai ekonominya ditaksir mencapai 250 hingga 300 miliar dolar AS atau lebih dari Rp5.000 triliun.
Agar Aceh tidak hanya jadi penonton, Fachrul mendesak dua langkah. Pertama, revisi UU Pemerintahan Aceh Pasal 150. Kewenangan laut Aceh diminta dikembalikan ke 200 mil laut sesuai semangat MoU Helsinki untuk joint management.
Kedua, reposisi kewenangan ekonomi. Pemerintah Aceh harus menjadi pemegang saham dengan hak veto, bukan sekadar stakeholder.
Ia berharap Presiden Prabowo Subianto segera bertemu Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk menunda kebijakan yang merugikan Aceh.
“Orang Aceh cinta damai dan percaya pada Pak Prabowo. Jangan biarkan orang-orang di sekitar Presiden yang berpikir kapitalistik merusak kepercayaan ini,” pungkasnya. (PPWI/Red)