Mukomuko – Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Air Manjunto di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek yang dibiayai APBN tersebut setelah muncul dugaan adanya ketidaksesuaian antara kualitas pekerjaan di lapangan dengan nilai anggaran yang dikucurkan.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terdokumentasi, pekerjaan tersebut merupakan proyek Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum. Nilai kontrak tercantum sebesar Rp25.872.000.000, dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender, yang dikerjakan oleh PT Mitra Ciasem Raya. Informasi ini juga sejalan dengan publikasi resmi BWS Sumatera VII mengenai penandatanganan kontrak pekerjaan tersebut.
Dari dokumentasi yang diterima redaksi, tampak sejumlah saluran irigasi yang telah dibangun. Namun, sebagian masyarakat mempertanyakan kualitas hasil pekerjaan dan efektivitas fungsi saluran irigasi tersebut.
Pengamat pembangunan menilai, apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis maupun mutu pekerjaan, langkah yang tepat adalah dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau Aparat Penegak Hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Di sisi lain, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII Bengkulu dalam berbagai publikasi resminya menyatakan berkomitmen melaksanakan pembangunan irigasi sesuai prinsip tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya serta mendukung kebutuhan air bagi petani di Kabupaten Mukomuko.
Masyarakat berharap pemerintah membuka informasi secara transparan mengenai progres pekerjaan, hasil pengawasan, serta kualitas konstruksi agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik. Transparansi dinilai penting mengingat proyek tersebut menggunakan anggaran negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita diterbitkan, media masih berupaya memperoleh konfirmasi dan membuka ruang klarifikasi dari pihak-pihak guna memberikan informasi yang berimbang kepada publik. (rls/Tim Redaksi)