Ogan Ilir – Kasus dugaan mafia tanah yang menyeret nama YS, oknum Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, kembali memantik amarah publik. “Kembalikan uang negara, lalu bebas?” Publik mempertanyakan nasib hukum tersangka mafia tanah Ogan Ilir, menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menuntut adanya keadilan yang sejati.
Tersangka Kembalikan Uang Negara Rp1,4 Miliar
Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Januari 2026 lalu, YS melalui perwakilan keluarganya justru memilih jalan “aman”: mengembalikan uang kerugian negara dalam jumlah fantastis. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Rachdityo Pandu Wardhana, S.H., mengungkapkan bahwa pada Kamis, 5 Februari 2026, tersangka menitipkan uang kerugian negara sebesar Rp861.550.000 kepada penyidik Kejari Ogan Ilir. Uang tersebut terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyerobotan tanah negara di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, menunjukkan bahwa tersangka mengakui perbuatannya dan berupaya untuk meringankan hukumannya. “Bahwa sebelumnya tersangka YS juga telah menitipkan uang sebesar Rp600.000.000,” ujar Rachdityo. Total uang yang dikembalikan pun menembus angka lebih dari Rp1,4 miliar. Angka yang bagi rakyat kecil bukan sekadar besar, tapi mencurigakan. Sebab pengembalian uang itu secara tidak langsung menjadi pengakuan bahwa memang ada uang hasil kejahatan yang dinikmati.
Apakah Mengembalikan Uang Bisa Lolos dari Pidana?
Lantas muncul pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah dengan mengembalikan uang, pelaku bisa lolos dari jerat pidana? Jawabannya tegas: tidak. Dalam hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara tidak menghapus perbuatan pidana. Pengembalian uang hanya dapat dijadikan pertimbangan meringankan hukuman, bukan tiket bebas penjara. Namun, praktik di lapangan sering kali berbeda—dan di sinilah kecurigaan publik tumbuh subur, menunjukkan bahwa masyarakat tidak percaya terhadap sistem hukum yang ada dan merasa bahwa hukum sering kali tidak adil.
Uang Hasil Rampasan Korupsi Ke Mana? Rakyat Tak Pernah Merasakan Manfaatnya
Lebih jauh, publik juga mempertanyakan satu hal yang tak pernah terjawab dari zaman ke zaman: uang hasil rampasan dan pengembalian kasus korupsi itu sebenarnya ke mana? Selalu disebut “masuk kas negara”, tapi tak pernah ada transparansi rinci. Tak pernah terdengar satu pun cerita bahwa uang-uang hasil kejahatan pejabat itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup mengenai pengelolaan uang hasil korupsi dan merasa bahwa uang tersebut tidak digunakan untuk kepentingan rakyat. Jika semua uang hasil pengembalian dan rampasan korupsi dikumpulkan, mungkin panjang deretannya bisa dari Sabang sampai Merauke. Tapi anehnya, APBN dan APBD tak pernah terdengar melonjak karena “bonus” uang korupsi yang dikembalikan itu. Maka wajar jika rakyat bertanya: jangan-jangan yang kenyang bukan negara, tapi kantong-kantong kekuasaan?
Kasus Mafia Tanah: Soal Keadilan, Bukan Sekadar Angka Miliaran
Kasus mafia tanah Ogan Ilir ini bukan sekadar soal angka miliaran rupiah. Ini soal keadilan, soal hukum yang sering kali tumpul ke atas dan tajam ke bawah, menunjukkan bahwa kasus ini memiliki dampak yang besar bagi masyarakat dan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Rakyat menunggu satu hal sederhana: apakah hukum benar-benar bekerja, atau kembali tunduk pada uang dan jabatan? Pertanyaan itu kini menggantung di udara. Dan rakyat NKRI berhak menuntut jawabannya, menunjukkan bahwa masyarakat menuntut adanya keadilan yang sejati dan berharap agar hukum dapat ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. (rls FC/Tim Abs/Red)