Sorong – Kepala Suku Besar Biak Provinsi Papua Barat Daya, Hengki Korwa, mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk segera memerintahkan Kepala Staf Angkatan Laut mengusut tuntas kasus penembakan terhadap Timotius Rumpaidus.
Hal tersebut disampaikan Hengki dalam konferensi pers di Sorong, Rabu (5/8/2026).
Hengki mengatakan penembakan yang dilakukan oleh beberapa oknum TNI AL Sorong kepada Timotius Rumpaidus tidak mencerminkan sikap prajurit yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
“Ya, 7 anggota TNI AL datang ke rumah saudara saya Timo. Prilakunya sangat buruk dan tidak manusiawi. Saya sebagai Kepala Suku Besar Biak Provinsi Papua Barat Daya mengecam keras kasus penembakan terhadap saudara saya,” ujar Hengki.
Ia menekankan agar kasus tersebut diproses secara terbuka di pengadilan umum, sehingga tidak ada intervensi dari pihak mana pun.
“Yang mereka tembak ini adalah Wakil Kepala Suku Biak Kabupaten Sorong. Beliau juga kader Partai PSI dan merangkap sebagai Ketua Yayasan. Saya sangat merasa kecewa, marah, dan mengutuk keras kasus penembakan ini,” katanya.
Minta Pansus dan Tegakkan UU Otsus
Hengki juga meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, DPR, dan MRP PBD segera membentuk Panitia Khusus untuk menyelesaikan persoalan penembakan terhadap Timotius Rumpaidus.
“Kami di Papua memiliki UU Otonomi Khusus yang memberi kewenangan menegakkan keadilan adat. Jangan sampai kasus ini terulang kepada masyarakat Orang Asli Papua lainnya,” tegasnya.
Hengki menduga kasus penembakan ini berawal dari persoalan lain. Ia menyebut ada dugaan keterlibatan segelintir oknum TNI dalam penjualan BBM ilegal jenis biosolar kepada CV Prima Papua yang bergerak di bidang produksi kayu ekspor.
Ia juga menyinggung aksi demo damai warga Kalalin 6, Kabupaten Sorong, yang menurutnya tidak anarkis. Warga hanya menuntut kewajiban perusahaan terkait limbah hasil olahan kayu ekspor.
Selain itu, ia menyoroti belum dijalankannya ketentuan UU Otsus terkait penyerapan tenaga kerja OAP 80:20 persen.
“Jangan karena kepentingan segelintir oknum TNI yang menjual BBM ilegal dan kepentingan produksi kayu ekspor CV Prima Papua, warga Papua dikorbankan. Siapa sebenarnya ‘Toni’ pemilik CV Prima Papua? Seberapa besar kontribusinya bagi kami orang Papua?” tanya Hengki.
Ia menutup dengan kembali meminta Panglima TNI segera menyikapi persoalan ini.
Redaksi berupaya konfirmasi
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut kepada Panglima TNI, Mabes TNI AL, Kodam XVIII/Kasuari, dan Lantamal XIV Sorong. Prinsip praduga tak bersalah tetap dikedepankan. (Pewarta: Siberandus Refun)