Jakarta – Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang menyediakan ruang diskresi untuk pengalihan jenis penahanan. Namun, dalam cakrawala tindak pidana korupsi yang telah diklasifikasikan sebagai extraordinary crime, instrumentasi hukum tersebut seharusnya bersifat restriktif. Penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) bukan sekadar kebutuhan teknis penyidikan, melainkan manifestasi dari upaya menjaga marwah hukum dan memenuhi ekspektasi keadilan publik yang telah tercederai.
Pemberian dispensasi berupa status tahanan rumah bagi koruptor adalah sebuah kontradiksi sosiologis. Korupsi bukan lagi sekadar delik kerugian negara, melainkan kejahatan sistemik yang merusak nadi fundamental bangsa. Oleh karena itu, legitimasi moral dan hukum menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi perlakuan istimewa (special treatment). Dalih “kemanusiaan” tidak boleh dijadikan perisai hukum (legal shield) bagi mereka yang secara sadar mengkhianati kemanusiaan itu sendiri. Sebagai hostis humani generis (musuh bersama umat manusia), isolasi ketat di Rutan adalah harga mati demi integritas negara.
Khusus dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, pengalihan status menjadi tahanan rumah pada Maret 2026 merupakan sebuah anomali hukum yang vulgar. Narasi keberatan ini berpijak pada pilar prinsipil dan dasar hukum yang kokoh:
- Degradasi Esensi Kejahatan Luar Biasa: Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, korupsi skala besar menuntut perlakuan hukum yang luar biasa pula. Membiarkan tersangka dengan jejaring kekuasaan luas berada di bawah atap rumah pribadi secara eksponensial meningkatkan risiko obstruction of justice, baik berupa intervensi saksi maupun sublimasi barang bukti, sebagaimana dikhawatirkan dalam Pasal 21 KUHAP.
- Yurisprudensi Pemberatan Hukuman Dana Haji: Secara historis, Mahkamah Agung (MA) selalu mengambil posisi tegas terhadap korupsi dana umat. Merujuk pada Putusan MA No. 1262 K/Pid.Sus/2016 (Kasus SDA) dan Putusan MA No. 177 K/Pid/2006 (Kasus Said Agil), hukum telah menetapkan standar bahwa korupsi haji memiliki derajat kehinaan yang tinggi karena menyangkut hak spiritual warga negara. Memberikan status tahanan rumah bertentangan dengan semangat pemberatan (verzwarende omstandigheden) yang secara konsisten diterapkan oleh MA dalam perkara serupa di masa lalu.
- Desekrasi Moral dan Spiritual: Sebagai mantan otoritas moral tertinggi, korupsi dalam penyelenggaraan haji adalah bentuk penistaan terhadap hak spiritual jutaan rakyat. Tidak ada pembenaran sosiologis yang mampu menandingi luka kolektif para jemaah. Toleransi hukum dalam konteks ini adalah bentuk dekadensi moral aparatur penegak hukum.
- Runtuhnya Etika Publik dan Zero Privilege: Integritas pejabat publik diuji saat berhadapan dengan hukum. Menuntut dispensasi menunjukkan ketiadaan rasa tanggung jawab etis. Pejabat yang diduga merampok hak rakyat harus tunduk pada prinsip zero privilege guna membuktikan bahwa hukum tidak mengenal kasta.
- Delegitimasi Institusi dan Public Trust: Secara sosial, tahanan rumah bagi elite adalah “karpet merah” yang mendelegitimasi kredibilitas KPK dan institusi peradilan. Hal ini mempertegas persepsi sinis bahwa hukum hanya tajam kepada yang tak berdaya, namun tunduk pada mereka yang punya kuasa.
- Distorsi Equality Before the Law: Konstitusi mengamanatkan kesetaraan mutlak. Memberikan kemewahan tahanan rumah kepada mantan menteri, sementara ribuan narapidana kasus kecil berhimpit di sel sempit, adalah potret diskriminasi hukum yang nyata.
Fenomena ini adalah cermin retaknya pilar keadilan. Status tahanan rumah bagi tersangka korupsi dana umat adalah luka bangsa sekaligus puncak krisis kewibawaan negara. Hukum kita sedang berada dalam fase patologis jika masih memberikan toleransi pada pengkhianat mandat.
Jika hukum ingin kembali memiliki marwah, maka tidak boleh ada ruang kompromi. Setiap detik kenyamanan yang dinikmati koruptor di rumahnya adalah penghinaan bagi setiap rupiah dana umat yang disalahgunakan. Hukum harus tegak lurus, tajam, dan tanpa pengecualian. (Tim/Red)
Penulis:
Adv. H. Alfan Sari, S.H., M.H., M.M.
Praktisi Hukum dan Pemerhati Sosial Penegakan Hukum Berkeadilan.